Revitalisasi untuk Dorong Keunggulan LPTK

Kamis, 8 November 2018 | 9:19 WIB


Rektor Unnes Prof Fathur Rokhman (kedua dari kiri) berfoto bersama Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti Intan Ahmad, sejumlah pimpinan LPTK Indonesia, dan dosen Universitas Turku, Finlandia, dalam kunjungan kerja.

 

Kebijakan pemerintah membuka profesi guru untuk sarjana nonkependidikan mesti dimaknai sebagai tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Setidaknya, LPTK ditantang meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik.

Dalam kunjungan sejumlah pimpinan LPTK Indonesia ke Finlandia, beberapa waktu lalu, Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Fathur Rokhman mempresentasikan upaya revitalisasi LPTK untuk menghasilkan guru yang berkualitas dan berkarakter. Menurut Fathur, banyak hal yang dapat diadopsi dan dimodifikasi oleh LPTK Indonesia. Terkait dengan era disrupsi dan Revolusi Industri 4.0, misalnya, LPTK perlu mengembangkan dan menerapkan machine learning untuk mendampingi proses pendidikan dan penilaian.

“Di Unnes, setidaknya ada lima langkah yang sudah dan akan terus dikembangkan, yaitu mengembangkan kurikulum, mengembangkan laboratorium microteaching, asrama mahasiswa, mendorong inovasi pembelajaran, dan menguatkan karakter mahasiswa. Semua itu ditempuh untuk tidak hanya untuk menguatkan LPTK, namun juga mendorongnya dalam konteks kebangsaan,” ujar Fathur, di kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Kamis, 8 November 2018.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (14) menyebutkan, LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. Saat ini, dari 421 LPTK, hanya 18 institusi yang terakreditasi A dan 81 institusi terakreditasi B.

Jiwa Pendidik

Dalam UU yang sama, guru profesional ditandai dengan kepemilikan sertifikat pendidik yang secara otomatis menjadikan akta mengajar tidak berlaku lagi. Mereka yang hendak menjadi guru diharuskan mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) di LPTK yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan sertifikat pendidik. PPG dapat diikuti oleh sarjana nonkependidikan, sehingga peluang menjadi guru profesional di jenjang pendidikan anak usia dini hingga menengah atas kini terbuka untuk sarjana ilmu murni.

Menurut Fathur, menjadi guru bukan hanya dituntut cerdas secara akademik. Namun, harus pula memiliki kompetensi pedagogi dan panggilan jiwa sebagai pendidik. “PPG sudah didesain agar hanya peserta terbaik yang lolos menjadi guru. Melalui upaya ini, kita ingin mempercepat perbaikan kualitas pendidikan nasional,” tutur penulis buku Kepemimpinan Bertumbuh: 50 Kiat Memimpin Era Perubahan (2016) itu.

Terkait dengan sarjana pendidikan yang melimpah, mahasiswa calon sarjana pendidikan harus diberikan tambahan kompetensi yang membuat mereka mampu memasuki dunia kerja selain sebagai pendidik. Untuk itu, Fathur menyatakan LPTK pada era disrupsi dan kondisi global yang penuh ketidakpastian mesti terus mendorong berbagai keunggulan yang dimilikinya sebagai upaya merevitalisasi. Hal itu sekaligus untuk meningkatkan peran kebangsaan dan menjadi bagian dari masyarakat ilmiah internasional.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *